Di Tengah Isu Mundur, Sri Mulyani Bolak-balik Dipanggil Jokowi

By Admin


JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjalani beberapa rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Mantan Direktur Bank Dunia ini tengah menjadi sorotan di tengah isu mundur dari posisinya.

Dari pantauan awak media, Sri Mulyani dan beberapa menteri melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat (19/1/2024) terkait polemik pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam dan spa sebesar 40% - 75% dalam UU HKPD.

Namun saat ditanya langsung mengenai kabar dirinya akan mundur dari Kabinet Jokowi, ia tidak menampik maupun membenarkan hal ini. "Masak? ini masih kerja," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani tak banyak bicara, sambil meminta izin untuk melanjutkan perjalanan.

"Saya bekerja," tegas Sri Mulyani saat kembali didesak pertanyaan yang sama.

Kemudian pada pukul 14.00 WIB Sri Mulyani terlihat kembali ke Istana untuk melakukan rapat kedua bersama Presiden Jokowi. Rapat kali ini berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (RUU DKJ).

Namun saat kembali dikonfirmasi wartawan dirinya enggan bicara mengenai hal ini.

Sri Mulyani yang mengenakan baju berwarna pink, langsung berjalan menuju mobilnya usai rapat. Ia hanya melempar senyum kepada wartawan saat ditanya mengenai kebenaran kabar dirinya mau mundur.

Sebelumnya Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri sempat mengungkapkan setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Faisal menyebutkan, total ada 15 menteri yang berpotensi mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Kira-kira 15 lah," kata Faisal dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, seperti dikutip Jumat (19/1/2024).

Faisal menjabarkan, selain dua orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB. (*)